Lhokseumawe, Line1News – Transparansi harta kekayaan sebagian elite PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) mulai tersaji ke publik. Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisaris Utama (Komut) PTPL periode 2025-2029, Muammar Khaddafi, kini resmi terpajang di laman resmi KPK. Namun, data LHKPN milik Direktur Utama (Dirut) PTPL periode 2025-2030, Habibillah, hingga kini belum muncul.
Penelusuran Line1News melalui elhkpn.kpk.go.id pada Jumat sore, 5 Juni 2026, LHKPN Muammar Khaddafi tercatat disampaikan pada 10 Maret 2026 untuk jenis laporan periodik tahun 2025.
Namun, terjadi kejanggalan dalam nominal total harta yang tertera senilai Rp273.028.872. Pada rincian alat transportasi, aset mobil Toyota Kijang Innova tahun 2018 miliknya tertulis bernilai Rp320.
Saat dikonfirmasi Line1News pada Sabtu (6/6/2026) siang, Komut PTPL Muammar Khaddafi membenarkan adanya salah ketik (typo) yang cukup mencolok dalam LHKPN tersebut.
“Benar, untuk data mobil Toyota Kijang Innova tahun 2018 tertulis Rp320, seharusnya Rp320.000.000 (Rp320 juta). Ada kesalahan dalam angka dan sudah kami laporkan ke [PIC] LHKPN untuk diverifikasi ulang [agar datanya diperbaiki] sehingga [menjadi] benar angkanya,” ujar Muammar via pesan singkat.
Dengan koreksi aset mobil tersebut, maka total harta kekayaan riil sang Komut bukan Rp273 juta, melainkan Rp593.028.552.
Bagaimana Transparansi Pejabat PTPL Lainnya?
Selain Komut, sejumlah pejabat teras perseroan daerah ini terpantau sudah dapat diakses rincian harta kekayaannya:
* Sulaiman (Anggota Komisaris): Laporan Khusus Awal Menjabat, 11 Maret 2026, total Rp34 juta.
* Junaidi (Direktur Umum dan Keuangan): Laporan Khusus Awal Menjabat, 11 Maret 2026, total Rp121.991.702.
Nama Andi Isnanda (Anggota Komisaris) dan Muntazar (Direktur Pengembangan Usaha) bernasib sama dengan sang Dirut karena datanya belum dapat diakses di laman resmi KPK.
Tanggapan Dirut PTPL Habibillah
Ketika dimintai kejelasan terkait belum munculnya data kekayaan dirinya di situs e-LHKPN pada Sabtu (6/6/2026) sore, Dirut PTPL Habibillah mengaku langsung berkoordinasi dengan staf admin kantornya yang menangani data LHKPN dirinya. “Untuk dipastikan dengan PIC,” kata Habibillah kepada Line1News lewat pesan singkat, Sabtu (6/6), pukul 15.24.
Ditanya berapa total harta kekayaannya yang ia laporkan dalam LHKPN, Habibillah pada pukul 16.31 meminta waktu untuk menghubungi kembali staf admin. Sebab, menurutnya, saat ia hubungi sekitar satu jam sebelumnya, staf admin tersebut tidak mengangkat telepon.
Hingga berita ini ditayangkan pada pukul 17.23, belum ada informasi lanjutan dari Dirut PTPL.
Awal April lalu, Habibillah mengklaim bahwa kewajiban pelaporan tersebut sudah ia tunaikan. “LHKPN sudah dilaporkan dan sedang diverifikasi oleh KPK,” ucapnya kepada Line1News saat itu.
Baca Juga: Apa yang Dilakukan Dirut PT Pembangunan Lhokseumawe Selama 9 Bulan?
Publik kini terus menunggu transparansi penuh dari jajaran manajemen PTPL, mengingat perusahaan daerah ini memikul ekspektasi besar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lhokseumawe.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy