Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tak menampilkan gaya flexing atau pamer kemewahan. Tito meminta pejabat harus punya sikap sederhana.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang digelar secara daring, Senin, 8 September 2025. Kegiatan itu dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) M. Nasir.
Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memperkuat komunikasi dan langkah koordinatif bersama Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan,” kata Tito, dikutip dari keterangan tertulis.
Tito menekankan pentingnya mendekati masyarakat melalui tokoh-tokoh berpengaruh, melaksanakan doa bersama lintas agama, serta menggencarkan program prorakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
“Hindari juga flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus menampilkan sikap sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” ujar Tito.
Tito meminta agar seluruh kegiatan luar negeri pejabat daerah ditunda, kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing, serta segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak agar tidak menimbulkan trauma masyarakat.
Selain itu, bekas Kapolri ini juga mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW untuk memperkuat keamanan lingkungan.
Angka Kemiskinan
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya strategi terpadu dalam menurunkan angka kemiskinan.
Menurutnya, pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga 5 persen pada tahun 2029, dengan penurunan sekitar 0,86 persen per tahun.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai dengan kolaborasi bersama. Pemerintah tahun 2025 telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan angkatan kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ucap Muhaimin.
Muhaimin juga menekankan perlunya memperluas akses masyarakat miskin terhadap dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka akses pembiayaan bagi UMKM.
Dia mendorong pemerintah daerah berperan aktif dalam konsolidasi program dan intervensi anggaran untuk memastikan penanggulangan kemiskinan berjalan efektif hingga ke desa-desa.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy