Takengon – Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Datu Beru Takengon, Senin, 26 Januari 2026. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pelayanan di tengah mogok kerja sebagian tenaga kesehatan (nakes) terkait pembayaran jasa medis.
Muchsin turut memantau warung-warung di depan rumah sakit untuk melihat para pegawai yang tidak menjalankan tugas pada waktunya. Selain itu, ia juga melihat rutinitas kegiatan di RSUD Datu Beru, mulai dari ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dipenuhi pasien baru.
“Saat ini kita melihat IGD berjalan dengan lancar dan bisa kita pastikan melalui absen yang dilihat bahwa di IGD seratus persen petugas hadir baik itu PNS, PPPK, maupun adik-adik calon PPPK paruh waktu,” ujarnya sembari melihat absensi petugas IGD.
Muchsin juga melihat kondisi ruang rawat anak yang sebelumnya diberitakan sempat merawat pasien di selasar gedung karena lantai dua gedung tersebut tidak maksimal digunakan akibat kekurangan tenaga medis.
Baca juga: HMI dan GMNI Aceh Tengah Desak Bupati Evaluasi Manajemen RSUD Datu Beru
“Untuk saat ini di ruang rawat anak sudah berjalan lancar, tidak ada lagi yang dirawat di selasar gedung karena lantai dua gedung ini juga sudah bisa kita maksimalkan untuk merawat anak-anak yang dirawat,” ujarnya.
Menanggapi mogok kerja para nakes, Muchsin mengatakan Pemkab Aceh Tengah tetap terbuka terhadap masukan-masukan yang bersifat membangun dalam semua bidang.
“Tetapi saya harap masukan tersebut dapat disampaikan tanpa menghambat jalannya pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan akan menggelar rapat dengan RSUD Datu Beru dan para pihak pengampu kebijakan untuk meluruskan beberapa isu di rumah sakit tersebut.
Baca juga: Nakes Masih Mogok Kerja, Sejumlah Ruang Rawat Inap RSUD Datu Beru Tak Difungsikan
Wakil Direktur Umum RSUD Datu Beru Winarno mengatakan para calon PPPK Paruh Waktu sebagian besar tetap bertugas.
“Dari 459 tenaga kontrak RSUD Datu Beru yang di dalamnya terdapat 299 tenaga kesehatan, sebagian besar tetap masuk bekerja di tengah isu mogok kerja calon PPPK Paruh Waktu,” ujarnya.
Winarno juga menjelaskan dalam pekan ini manajemen rumah sakit tetap melaksanakan imbauan persuasif kepada nakes yang belum hadir bekerja untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
“Sebagian besar keluhan rekan-rekan yang melaksanakan mogok kerja berkaitan dengan keluhan pembayaran jasa medis. Kita sudah mendorong setiap komite memaksimalkan pembayaran jasa medis sembari memproses sistem pembayaran jasa medis yang baru pada tahun 2026.”
Baca juga: HMI dan GMNI Aceh Tengah Desak Bupati Evaluasi Manajemen RSUD Datu Beru
Diberitakan sebelumnya, sejumlah ruang rawat inap di RSUD Datu Beru tidak difungsikan menyusul aksi mogok kerja yang masih dilakukan sebagian nakes.
Kebijakan tersebut disebut diambil manajemen rumah sakit sebagai langkah efisiensi akibat keterbatasan tenaga medis yang saat ini tengah melakukan aksi mogok kerja. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk tuntutan pembayaran jasa medis yang dinilai belum terpenuhi.
“Tenaga kesehatan melakukan mogok kerja terkait tuntutan pembayaran jasa medis. Untuk mengoptimalkan pelayanan yang ada, manajemen RSUD Datu Beru melakukan efisiensi penggunaan ruangan,” ujar satu sumber di jajaran manajemen RSUD Datu Beru yang enggan identitasnya ditulis, kepada Line1.News, Minggu, 25 Januari 2026.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy