Aceh Utara – Empat bulan pascabanjir bandang melanda Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, duka warga belum juga usai. Hingga pengujung Maret 2026, sebagian warga terdampak masih terjepit dalam ketidakpastian di tenda-tenda pengungsian karena pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang tak kunjung rampung.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah unit Huntara bantuan pemerintah melalui BNPB masih dalam tahap pengerjaan. Kondisi serupa juga terlihat pada bantuan dari sejumlah donatur yang belum sepenuhnya selesai dibangun.
Baca juga: Ayahwa: Huntara Harus Selesai Sebelum Puasa
Terpaksa Huni Huntara ‘Setengah Jadi’ demi Lebaran
Momentum Idulfitri yang seharusnya penuh sukacita justru menjadi potret pilu. Sebagian warga nekat menempati Huntara yang belum rampung sepenuhnya karena kebutuhan mendesak akan tempat tinggal yang lebih layak dibanding tenda darurat.
“Karena lebaran, kami tidak mungkin terus di tenda. Walaupun belum selesai, kami tetap tempati,” ujar Helmi, warga setempat, sebagaimana dikutip dari NU Online, Kamis, 26 Maret 2026.
Senada dengan Helmi, Rasyidin menjelaskan banyak unit yang sudah berdiri namun belum bisa dihuni secara fungsional. “Warga masih bertahan di tenda karena belum selesai total,” ungkapnya.
Desa Lumpuh: Hanya 35 Rumah yang Tersisa
Geudumbak merupakan salah satu titik terparah saat banjir bandang menghantam Aceh Utara pada November 2025 lalu. Dari lebih 400 rumah warga, kini hanya tersisa sekitar 35 unit yang masih layak huni. Sisanya? Rusak berat hingga hilang tersapu arus.
Kondisi ekonomi warga pun kian tercekik. Kebun dan lahan pertanian yang menjadi tumpuan hidup kini rusak total. “Sekarang tidak ada pekerjaan tetap. Kami hanya bertahan dengan apa yang ada,” keluh Helmi.
Baca juga: Tito ‘Sentil’ Pemda yang Lambat Setor Data Korban Bencana Sumatra: Jangan Tunggu Tuntas!
Janji Bantuan yang Belum Merata
Selain persoalan hunian, warga mengeluhkan belum meratanya penyaluran bantuan dana sebesar Rp8 juta maupun Jatah Hidup (Jadup) yang dijanjikan pemerintah. Fasilitas dasar seperti listrik pun masih sangat terbatas dan hanya digunakan seadanya.
PWNU Aceh: Pemulihan Jangan Sekadar Laporan!
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua PWNU Aceh, Teungku Iskandar Zulkarnaen, mendesak pemerintah untuk segera melakukan percepatan. Dia menilai penyediaan hunian dan listrik harus menjadi prioritas utama.
“Pemulihan harus nyata dirasakan masyarakat, bukan sekadar laporan. Keberhasilan penanganan bencana diukur dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” tegas Teungku Iskandar.
Dia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar proses pemulihan tidak berlarut-larut dan membiarkan warga terlalu lama dalam penderitaan.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy