Strategi Percepat Digitalisasi-Seluruh Masyarakat Aceh Dapat Mengaksesnya, Menurut Bustami dan Fadhlullah

Banda Aceh – “Digitaliasi pelayanan publik dianggap lambat di Aceh, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau internet. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mempercepat digitalisasi dan memastikan seluruh masyarakat Aceh dapat mengaksesnya?”

Pertanyaan itu dibacakan Frisca Clarissa yang menjadi moderator dalam debat publik perdana antarpasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah-M. Fadhil Rahmi, dan nomor urut 2, Muzakir Manaf-Fadhlullah. Debat publik perdana tersebut digelar KIP Aceh di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh, Jumat, 25 Oktober 2024, malam.

Frisca Clarissa membacakan pertanyaan yang sudah disiapkan tim panelis debat itu setelah Bustami Hamzah mengambil bola di fisball. Pertanyaan tersebut menjadi bagian dari subtema: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan Aceh yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global”.

Moderator memberi waktu kepada Bustami Hamzah 90 detik untuk menjawab pertanyaan tadi.

“Yang kita butuhkan hari ini, itu masalah infrastruktur. Mengapa kita, internet itu susah dijangkau, karena infrastrukturnya belum. Selama kita ada Otsus [otonomi khusus], kita enggak pernah fokus tentang dunia pendidikan. Ke depan, ini yang harus kita bangun, yang dibutuhkan rakyat itu sarana dan prasarana. Kalau infrastrukturnya enggak ada bagaimana koneksi. Kita ke depan, pemerintah harus hadir apa yang rakyat butuhkan. Itu yang perlu kita pikirkan ke depan,” ujar Bustami Hamzah.

Bustami melanjutkan, “Kita harus fokus. Kalaulah kita lihat dari sisi anggaran, itu anggaran pendidikan hampir tiap tahun dalam jangkauan 17 tahun ini hampir 3 triliun [rupiah], malah lebih. Tapi apa, yang ada di masyarakat, internet saja belum beres, jangan kita bilang yang lain. Justru itu, kita harus fokus ke depan, bagaimana koneksivitas semua daerah, apakah ke Singkil, ke Gayo Lues, ke Simeulue, ini perlu perhatian khusus ke depannya, terima kasih”.

Moderator kemudian memberi kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dengan durasi 60 detik.

“Saat ini pun kami telah melakukan hal itu, karena kami berada di Komisi I [DPR RI] dengan bermitra Kominfo, di seluruh penjuru, dan Pemerintah Indonesia ada Kementerian Kominfo [Komunikasi dan Informatika],” tutur Fadhlullah.

Untuk diketahui, Fadhlullah merupakan Anggota Badan Anggaran/Komisi VI DPR RI periode 2014-2019, dan Anggota Komisi I DPR RI periode 2019-2024. Masa jabatan Fadhlullah sebagai anggota DPR RI sudah berakhir bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPR RI periode 2024-2029 pada 1 Oktober 2024.

Fadhlullah melanjutkan, “Di Kominfo itu telah disediakan yaitu BAKTI, di BAKTI itulah yang akan menyediakan seluruh koneksitas baik sinyal [internet] di pedalaman seperti disampaikan tadi di Simeulue. Tetapi apa yang menjadi permasalahan saat ini, karena koneksitas pemerintah saat ini dan komunikasi pemerintah yang ada di Aceh saat ini tidak bagus hubungannya dengan pemerintah pusat. Inilah yang akan kita perbaiki ke depan. Dengan inilah, mungkin inilah yang tidak dimiliki oleh paslon nomor 1 dengan koneksi, komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, terima kasih”.

Sekilas tentang BAKTI

Dikutip Line1.News dari laman baktikominfo.id, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) lahir pada tahun 2006. Semula organisasi ini bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP). Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan tuntutan akan ketersediaan layanan TIK di seluruh lapisan masyarakat, maka BTIP bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) pada 19 November 2010.

Sejak Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi BAKTI. Tahun 2018, perubahan nomenklatur, struktur organisasi dan tata kerja BP3TI menjadi BAKTI ditetapkan melalui Peraturan Menkominfo Nomor 3 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018.

BAKTI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.

Sesi sebelumnya dalam debat perdana itu, kedua paslon gubernur-wagub Aceh menyampaikan pandangannya tentang penerapan syariat Islam. Pandangan kedua paslon menjawab pertanyaan dibacakan moderator yang sudah disiapkan tim panelis. Yakni, “Masih ada pandangan bahwa penerapan syariat Islam belum efektif terlaksana di Provinsi Aceh. Apa strategi yang akan paslon lakukan agar penerapan Syariat Islam efektif dan sesuai dengan ketentuan syariat?”[]