Banda Aceh – Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Banda Aceh, Doktor Aliasuddin, membeberkan sederet permasalahan hilirisasi pertanian di Aceh.
Bahkan, mencapai 14 masalah mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung; keterbatasan SDM; rendahnya teknologi pengolahan pertanian; keterbatasan akses pasar; keterbatasan investasi dan permodalan; kebijakan pemerintah belum optimal; biaya produksi tinggi; kualitas produk belum konsisten; segmentasi lahan; rendahnya integrasi hulu-hilir; persepsi negatif terhadap pertanian; kualitas input pertanian rendah; konversi lahan pertanian; hingga skala produksi tidak efisien.
Aliasuddin membahas satu persatu masalah itu dalam diskusi Aceh Economic Forum, yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Aceh, di The Pade Hotel, Aceh Besar, Kamis, 16 Januari 2025. Dalam diskusi bertajuk ‘Strategi Efektif Penurunan Tingkat Kemiskinan Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Inflasi’, itu Aliasuddin diminta memaparkan materi dengan topik ‘Peran Pembiayaan dan Meningkatkan Hilirisasi Pertanian dan Menurunkan Kemiskinan Aceh’.
Baca juga: Aceh Harus Tingkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Untuk Genjot Perekonomian
Pertama, masalah keterbatasan infrastruktur pendukung. “Persoalan di pertanian ini berat, ya. Infrastruktur pendukung, bermasalah kita. Ya, mungkin sebagian ada, sebagian tidak. Irigasi kita, sebagian wilayah yang sawahnya luas, tapi tidak [mencukupi] ada irigasi,” kata Aliasuddin dikutip Line1.News, Ahad (19/1).
Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Aliasuddin menyebut 80 persen tidak tamat SD dan tamat SD di sektor pertanian. “Enggak ada anak muda yang mau masuk jadi petani,” ucapnya.
Ketiga, rendahnya teknologi pengolahan pertanian. “Teknologi ini ada dua, teknologi yang mendukung [saat musim tanam, dan] pascapanen juga. Jadi, kalau anak muda ke situ baru sebagai teknologi maju,” ujar Aliasuddin.
Keempat, keterbatasan akses pasar. “Kita bisa melalui digital marketing dan sebagainya,” ucap dia.
Masalah Pungli
Kelima, keterbatasan investasi dan permodalan. “Ini persoalan Aceh, dari 38 provinsi, kita berada di [peringkat] 26. Artinya apa, orang enggak mau investasi di sini. Kenapa, pungli [pungutan liar] banyak, 30 persen, boleh tanya sama pengusaha. Itu yang jadi masalah,” ungkap Aliasuddin.
Selain itu, lanjut Aliasuddin, proses perizinan sulit di Aceh. “Ini harus kita ubah, jangan lagi [seperti] ini”.
“Ini ke depan dengan Presiden baru, Gubernur baru. We must and this is one. Enggak boleh lagi ini, kalau kita mau maju, investasi harus masuk. Kalau investasi masuk, Pemda enggak sanggup kerja dia, berapa banyak uang Pemda. Jadi, swasta harus masuk untuk investasi, Aceh punya potensi yang besar, tapi orang enggak mau masuk. Ini jadi masalah,” tuturnya.
“Saya bisa kasih artikelnya yang mengatakan bahwa pungli di Aceh itu 30 persen, dan itu adalah riil [nyata], studi yang dilakukan dari titik ke titik oleh orang asing. Malu kita, Pak, orang Islam, tapi punglinya juga ada. Tapi, harus saya sampaikan di sini,” tambah Aliasuddin.
Keenam, kebijakan pemerintah belum optimal. Aliasuddin berkata ia pernah cerita kepada pihak Komisi XI DPR RI bahwa selama pemerintah tidak memberikan jaminan asuransi hasil produksi pertanian, maka petani tidak akan semangat untuk memproduksi. “Begitu oversupply, harga jatuh,” ucapnya.
“Kita tahu bahwa salah satu komoditas yang paling bagus di Aceh adalah kedelai. Kedelai terbaik Indonesia itu di Bireuen. Mana sekarang kedelai Bireuen, enggak ada, Pak, sudah hilang. Kenapa, begitu oversupply, enggak laku. Akhirnya dijual jadi kacang rebus saja. Kenapa, karena kita tidak ada produksi lagi,” ungkap Aliasuddin.
Ketujuh, biaya produksi tinggi. Aliasuddin menegaskan, “Enggak bisa bersaing kita, Pak, kalau biaya produksi tinggi”.
Dia lantas mengungkapkan kondisi Kawasan Industri Aceh (KIA) di Ladong, Aceh Besar. “Coba lihat apa ada di situ, tiang listrik aja. Bagaimana kita mau mengundang investor, tapi kita tidak serius menggarapnya”.
“Dulu pernah mau dibuat di Blang Kibu, biaya untuk cut and fill mencapai Rp486 miliar, waktu masih ada BRR. Saya bilang orang gila aja yang mau buat ini. Karena di China memberikan gratis lahan, kita berapa harus jual permeter persegi,” ungkapnya.
“Apalagi sekarang di [KIA] Ladong itu, orang Aceh Ismail Rasyid pindah, dia buat punya sendiri. Ini ironis sekali, kita banyak potensi tapi orang tidak mau masuk. Kenapa, karena kita enggak serius menggarapnya,” lanjut Aliasuddin.
Kedelapan, kualitas produksi belum konsisten. “Kalah kita. Kita punya pokat tapi pokatnya kecil-kecil, rasanya juga enggak bagus. Kenapa, karena kita belum masukkan teknologi ke dalamnya,” ujarnya.
“Padahal bioteknologi itu penting untuk menjamin kualitas dan kuantitas. Karena kalau kita mau cerita ekspor, enggak ada istilah engggak ada kontinuitas. Ekspor itu yang pertama volume, kemudian kualitas yang seragam,” tutur Aliasuddin.
Kesembilan, segmentasi lahan. “Lahan tersegmentasi, ini kenapa, orang tua kita punya lahan besar, dibagi ke keterunannya kecil-kecil. Begitu masuk teknologi enggak bisa, lahan si A, punya si B, si C. Kalau kita mau banyak berarti kita pindah dari tradisional farming ke real estate farming”.
“Kalau real estate farming membutuhkan modal, di sinilah masuk pembiayaan. Bisa masuk [swasta] membiayai investasi yang besar,” ucap Aliasuddin.
Kesepuluh, rendahnya integrasi hulu-hilir. Aliasuddin menyebut Aceh banyak padi, tapi belum dipanen di sawah sudah ada tauke yang punya gabah itu. “Siapa, orang Medan punya. Setelah selesai digiling [di Medan], berasnya dikirim ke Aceh lagi, kita beli lagi”.
“Saya enggak mau beli beras Medan. Kenapa, multiplier effect-nya kita harapkan bisa di daerah kita. Walaupun ada beras Medan lebih bagus, tetap saya cari beras Aceh. Kenapa, dia [pedagang di Aceh] bayar zakat di sini, jadi multiplier effect-nya di sini,” ujar Aliasuddin.
Kesebelas, persepsi negatif terhadap pertanian. “Enggak mau orang jadi petani. Saya ada beberapa orang yang kenal, termasuk lulusan S2 Ekonomi UGM jadi petani. Berapa omzetnya, Rp20 miliar/bulan. Nah, kalau seperti itu banyak orang masuk [mau jadi petani]”.
“Persepsi negatif terhadap petani, sekarang masa gadget. Kalau anak muda disuruh jadi petani tentu saja dia harus high technology, baru dia mau masuk,” kata Aliasuddin.
Kedua belas, kualitas input pertanian rendah. Aliasuddin mengungkapkan banyak input palsu di Aceh. “Boleh cek di Aceh Selatan, dari kepala dinas perkebunannya sampai bawahannya, sembilan orang itu dua kali masuk penjara, karen faktor input”.
“[Akibat] beli input palsu, sembilan orang masuk penjara, Pak, gara-gara beli bibit sawit. Begitu keluar penjara ditangkap lagi karena bibit cokelat (kakao). Itu kejadian, Pak, riil, Pak, sudah ada hukumannya,” ujar dia.
Ketiga belas, konversi lahan pertanian. Aliasuddin menyebut banyak lahan pertanian produksi di Aceh sudah jadi lahan sawit. “Tidak semua cocok sawit, Pak. Kalau Bapak dari Bireuen menuju Bener Meriah, itu sawit kiri-kanan. Tapi, lihat TBS [tandan buah segar]-nya, satu tandan paling 15-20 kilo, kecil sekali, di tempat orang bisa 80 kilo satu tandan. Jadi, memang enggak cocok wilayah itu tapi kita paksakan,” ungkapnya.
“Dulu orang Bener Meriah, Gayo Lues, minta juga. Enggak boleh saya bilang. Kalau kita semua menanam sawit, bukan berarti sawit itu jelek, tapi kita harus diversifikasi juga, jangan monokultur, berbahaya, begitu jatuh harganya selesai semua,” lanjut Aliasuddin.
Aliasuddin mengungkapkan persoalan sawit di Aceh, paling tinggi yang dihasilkan CPO (minyak kelapa sawit mentah). “Padahal ada 200 produk turunan dari sawit yang belum kita garap. Enggak usah yang jauh, minyak goreng, belum ada pabrik minyak goreng, Pak, sebesar ini [luas kebun] sawit kita dari [Aceh] Tamiang sampai Singkil sana”.
“Dan ternyata perusahaan sawit pertama di Indonesia di mana, di Sungai Liput, di Aceh, tapi lihat sekarang bagaimana pertanian sawit kita,” kata Aliasuddin.
Keempat belas, skala produksi tidak efisien. Menurut dia, apapun ceritanya kalau ingin untung harus ada skala produksi. “Kalau lahan kita kecil tidak akan tercapai, produksi tidak akan efisien”.
Aliasuddin kemudian menjelaskan upaya peningkatan hilirisasi pertanian. Yakni, pendampingan dan pelatihan petani; kolaborasi industri dan akademisi; serta pengembangan sistem resi gudang.
Mekanisasi Pertanian
Menjawab pertanyaan moderator, apa yang bisa Aceh maksimalkan di awal tahun 2025 ini terkait hilirisasi pertanian untuk memastikan anak muda mampu menggali potensi yang ada dan dikembangkan agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Aliasuddin berkata, “Kalau orang ekonomi itu pasti ceritanya duit”.
“Insentif bagi anak muda, mereka kan cari itu. Dan kalau kami [kuliah] dalam ekonomi semester pertama sudah belajar opportunity cost. Kalau saya pilih A, ada B, jika B lebih bagus tentu akan pilih B,” ujarnya.
Artinya, kata Aliasuddin, selama sektor pertanian itu tidak memberikan kontribusi yang besar bagi anak muda, “mohon maaf, mereka akan pilih yang lain”.
“Coba sebagai contoh tadi, sektor jasa, mereka sekarang lebih mau jadi fotografer, lebih banyak uangnya, enggak capek, studionya pakai AC. Kecuali tadi, kalau kita mau mengintegrasikan secara teknologi, sepertinya bisa”.
“Sebagai contoh di China, saya lihat sendiri, lahannya lebih luas dari hotel ini tiga kali lipat. Tapi, yang bekerja hanya empat-lima orang, kenapa, semuanya high tech, mekanisasi semua,” tutur Aliasuddin.
“Jadi, insentifnya banyak, produktivitasnya tinggi, pendapatannya tinggi sehingga mereka jadi tertarik untuk bekerja di pertanian. Kan insentif lagi. Kalau uangnya besar, pasti orang enggak perlu disuruh akan masuk sendiri. Tapi, begitu jaminan harganya tidak ada, setelah produksi enggak laku, enggak mau dia,” lanjutnya.
Bagi anak muda sama seperti orangtua juga, kata dia, sepanjang uangnya ada di sana semua akan mau menekuni sektor itu. “Sama seperti masyarakat, begitu kita sediakan jalan, [roda] ekonomi akan jalan dengan sendirinya. Tidak perlu kita arahkan”.
“Tapi, begitu insentif tidak ada di sana, orang tidak akan mau masuk walaupun kita iming-iming. Karena begitu dia produksi, penjualannya susah, harganya rendah. [Sementara] pendapatan di tempat lain lebih menguntungkan, maka mereka akan memilih tempat lain, itu alamiah sekali,” pungkas Aliasuddin.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy