Meulaboh – Hingga 42 hari pascabencana banjir dan longsor, masih ada gampong terisolasi di Aceh Barat. Desa tersebut adalah Sikundo di Kecamatan Pante Ceureumen.
“Masih ada satu wilayah yang hingga kini terisolir, yaitu Desa Sikundo di Kecamatan Pante Ceureumen. Jalan utama menuju desa tersebut putus akibat bencana,” ujar Bupati Aceh Barat Tarmizi saat rapat koordinasi bupati dan wali kota se-Wilayah Barat Selatan Aceh bersama Kepala BNPB Suharyanto di Aula Teuku Umar Setdakab Aceh Barat, Sabtu, 3 Januari 2026.
Rapat tersebut membahas langkah strategis dan penguatan koordinasi dalam penanggulangan bencana di wilayah Barat Selatan Aceh yang selama ini rawan terdampak banjir dan tanah longsor.
Tarmizi menegaskan apabila dalam waktu dekat akses jalan menuju Sikundo belum juga terbuka, Pemkab Aceh Barat masih sangat membutuhkan dukungan BNPB, khususnya untuk pengedropan bantuan logistik dan sembako bagi warga di sana.
Baca juga: SD Swasta Sikundo di Aceh Barat Akhirnya Terhubung ke Dunia Maya
Suharyanto menanggapi permintaan Tarmizi dengan mengatakan BNPB mendukung pengedropan logistik lewat udara.
“Nanti dicatat titik koordinatnya di mana, setiap hari kami juga masih mendistribusikan logistik lewat udara. Jadi kalau ke wilayah bapak nanti tidak ada masalah supaya ketersediaan logistik di desa terisolir jangan sampai kekurangan,” ujarnya dikutip dari Laman Pemkab Aceh Barat, Senin, 5 Januari 2026.
Suharyanto juga meminta Pemkab Aceh Barat mendata masyarakat terdampak bencana, khususnya yang rumahnya rusak berat.
Warga yang rumahnya rusak berat, kata dia, berhak mendapatkan dana tunggu hunian Rp1,8 juta selama tiga bulan sebelum memperoleh hunian tetap (huntap).
“Kalau rumahnya rusak ringan dan sedang itu dalam proses untuk bisa memperbaiki rumahnya masing–masing untuk kembali,” ujar Suharyanto.
Baca juga: Siswa 16 Sekolah di Pedalaman Aceh Barat Kini Akses Internet Pakai Starlink
Tarmizi sebelumnya menyinggung bantuan pembangunan rumah bagi korban bencana. Ia berharap adanya keselarasan nilai bantuan antara pusat dan daerah.
“Kami mendapat informasi bantuan rumah dari BNPB sekitar Rp60 juta per unit. Jika memungkinkan, apakah bisa disamakan dengan bantuan dari kabupaten kota yang mencapai Rp110 juta per unit rumah,” pintanya.
Tarmizi juga menanyakan kemungkinan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang kini tidak bisa menempati rumahnya karena rusak akibat bencana.
“Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, sementara saudara-saudara kita yang terdampak bencana rumahnya rusak dan penghasilannya hilang,” ujarnya.
Namun, Suharyanto tidak bisa memberikan jawaban soal BLT karena bukan kewenangan BNPB.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy