Jakarta, Line1News – Di balik deretan angka dan lembaran data, ada ribuan harapan warga Aceh Tengah yang mendambakan dinding rumah yang aman untuk bernaung. Menyadari hal tersebut, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menjemput bola ke ibu kota negara.
Langkah ini diambil demi memperjuangkan kepastian pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi ribuan warganya yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam pada akhir November 2025 silam.
Bupati Haili Yoga membawa rincian potret kedukaan wilayahnya saat beraudiensi dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur. Pertemuan yang turut didampingi Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang, Teddy Paul H. Siagian ini berlangsung di Ruang Rapat Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, 4 September 2026.
Haili Yoga memaparkan bahwa sebanyak 4.195 rumah warga yang terdampak rusak. Sebuah angka yang tidak sedikit, dengan rincian pilu: 1.496 unit rusak ringan, 541 unit rusak sedang, hingga 2.158 unit rumah yang luluh lantak mengalami rusak berat. Fokus utama usulan tambahan kali ini tertuju pada jeritan hati ratusan kepala keluarga (KK) di Kecamatan Ketol yang sangat mendesak untuk direlokasi ke wilayah yang lebih aman dari ancaman bencana.
Secara rinci, evakuasi kemanusiaan yang diusulkan mencakup 139 KK di Desa Serempah, 112 KK di Desa Bintang Pepara, serta 55 KK di Desa Burlah.
Bupati menekankan bahwa pemindahan ruang hidup warga ini tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Diperlukan landasan hukum yang kuat serta yang terpenting adalah keikhlasan dan rasa kebersamaan dari masyarakat itu sendiri agar transisi kehidupan baru mereka berjalan mulus.
“Semua harus by data. Semua masyarakat harus kompak dan mengikuti semua regulasi. Kalau ada relokasi ke satu tempat, harus kompak. Ini sudah kita sampaikan kepada Pak Dirjen untuk Kecamatan Ketol. Mudah-mudahan semuanya dapat diakomodir,” ujar Bupati Haili Yoga, dikutip dari rilis Pemkab Aceh Tengah.
Dia menegaskan komitmen bahwa jajaran pemerintah daerah tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendirian di masa-masa sulit pascabencana. “Pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat selalu hadir untuk masyarakat,” tambahnya.
Perjuangan sang bupati disambut lampu hijau oleh pihak kementerian. Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, mengapresiasi langkah aktif ini dan mengakui bahwa penanganan permukiman di Aceh Tengah memang sempat melewati jalan berliku akibat kendala keterbatasan anggaran dan ketersediaan lahan di lapangan.
Namun, secercah cahaya terang mulai terlihat. Kementerian PKP memastikan program ini terus melangkah maju dengan kabar baik bagi warga Gayo.
“Programnya sebenarnya sudah cukup lama di Aceh Tengah. Ada kendala memang dari sisi anggaran dan lahan, tapi sekarang kita juga cukup maju. Kita sedang proses lelang, terutama untuk lokasi yang sudah siap. Lokasi yang terbaru akan disusul,” ucap Fitrah Nur.
Untuk mengawal asa ini menjadi nyata, Kementerian PKP meminta sinergi erat dari jajaran Pemkab Aceh Tengah di lapangan. Usulan relokasi tambahan bagi 306 KK warga Kecamatan Ketol tersebut akan segera disinkronisasikan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bersama Bappenas dan Satgas terkait. Ini menjadi langkah krusial agar pembangunan rumah baru yang kokoh bagi korban bencana memiliki fondasi hukum dan data yang tak tergoyahkan.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy