Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, menyoroti harga beras di tingkat konsumen yang melambung saat stok secara nasional diklaim melimpah.
“Surplus produksi beras tidak akan membanggakan bila rakyat tidak ikut merasakan surplus itu di dompet dan di meja makan mereka. Apa gunanya gudang penuh jika perut anak-anak kita tetap kosong,” tegas Cindy, dikutip Line1.News dari dpr.go.id, Kamis, 19 Juni 2025.
Data per 10 Juni 2025 menunjukkan harga beras medium Rp13.772/kg, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500/kg. Sementara beras premium mencapai Rp15.725/kg, melebihi HET Rp14.900/kg. Lebih dari 133 kabupaten/kota terdampak, bahkan di beberapa wilayah, harga beras dilaporkan telah menyentuh angka sangat mahal.
“Ini adalah anomali yang tidak bisa dibiarkan. Ketika stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah mencapai 4 juta ton, maka kenaikan harga ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi,” kata Cindy.
Cindy mendesak pemerintah segera turun tangan. Tidak hanya menghitung stok, tapi memastikan beras benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga terjangkau.
Politisi NasDem itu meminta Perum Bulog segera memperluas dan mempercepat pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Operasi pasar harus dilakukan secara terukur, cepat, dan tepat sasaran, demi menahan laju inflasi pangan, serta menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan distribusi. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban dari kelambanan antisipasi dan lemahnya koordinasi,” ujar Cindy.
Cindy menyebut fenomena itu bertentangan dengan hukum dasar ekonomi supply and demand. “Jika stok melimpah, harga seharusnya turun atau setidaknya stabil. Ini jelas menunjukkan adanya bottleneckdi sistem distribusi kita. Bisa jadi ada inefisiensi, penumpukan stok, atau bahkan potensi penimbunan,” tuturnya.
Dia mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam dua tahap, yakini jangka pendek, segera lakukan bantuan langsung kepada kelompok rentan, baik di pedesaan maupun perkotaan agar mereka tidak semakin tertekan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Percepat pula operasi pasar sebagai langkah antisipatif, bukan reaktif.
Jangka menengah, lanjut Cindy, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi beras, identifikasi titik-titik inefisiensi dan hambatan, serta modernisasi alat distribusi agar beras bisa lebih cepat dan efisien sampai ke tangan konsumen.
Potensi Rugikan Petani
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025. Dia menilai Inpres itu berpotensi merugikan petani dan mengancam stabilitas harga gabah nasional.
Dalam beleid tersebut dijelaskan Perum Bulog menyerap gabah dan beras dalam negeri sebesar 3 juta ton sepanjang 2025, jumlah yang hanya mencakup sekitar 10 persen dari total estimasi produksi nasional.
“Ini sangat berisiko memicu keresahan petani. Kalau mekanismenya tidak rigid dan transparan, mereka bisa kehilangan harapan untuk sejahtera,” kata Alex dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta ton pada 2025. Dengan kuota pembelian pemerintah yang dibatasi, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut hanya sebagian kecil gabah petani yang akan diserap Bulog, meskipun harga yang ditetapkan pemerintah sudah layak.
“Petani sudah menyambut positif ketika pemerintah menetapkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di Rp6.500 per kilogram. Tapi kini mereka justru dihadapkan pada pembatasan volume pembelian,” ujar Alex.
Dia menyoroti pengaturan harga tersebut sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 14/2025 pada Januari lalu, namun teknis pelaksanaannya hingga kini belum jelas.
“Kegagalan menerjemahkan Asta Cita soal swasembada pangan ini bisa menjadi jebakan bagi pemerintah sendiri,” ungkap Alex.
Alex mendesak pemerintah segera menetapkan pedoman penyerapan GKP secara rinci, termasuk kuota per provinsi dan kriteria petani yang berhak mendapatkan harga tebus sesuai HPP.
“Maret saat puncak panen raya saja, produksi GKP nasional mencapai 5,57 juta ton. April 4,95 juta ton, dan Mei 2,92 juta ton. Belum masuk kuartal II dan III. Kalau ini tidak diantisipasi, kita akan menghadapi gejolak harga yang serius,” kata Alex.
Alex mengingatkan bahwa kekosongan regulasi bisa kembali membuka ruang bagi tengkulak untuk mengambil alih pasar. “Mereka yang kemarin tiarap karena tak mampu bersaing dengan harga pemerintah, kini bisa kembali menggeliat. Akibatnya, harga gabah petani kembali tak menentu,” tegasnya.
Diketahui, Gabah Kering Panen (GKP) merupakan hasil panen padi yang belum melalui proses pengeringan, memiliki kadar air 18–25 persen dan kotoran 6–10 persen. Sistem ini banyak dipilih petani karena memberikan pembayaran tunai dan menghindari biaya pascapanen.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy