Komisi X DPR Dorong Presiden Segera Angkat Guru Honor Jadi ASN

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung mendorong Presiden Prabowo Subianto menggagas kebijakan pengangkatan guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini didasari kebijakan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Saat ini banyak guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, namun belum juga diangkat menjadi ASN. Karena itu, La Tinro memandang perlu solusi dari presiden dan kementerian terkait untuk menjawab permasalahan ini.

“Kami anggota Komisi X mengharapkan agar mereka (guru honorer) terangkat sebagai ASN dan bagaimana guru-guru bisa menghidupi keluarga mereka dengan layak dan pantas,” ungkap La Tinro melalui keterangan tertulis, Jumat, 23 Januari 2026, dikutip Sabtu.

La Tinro menilai pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN PPPK menimbulkan pertanyaan bagi anggota Komisi X DPR. Sebab, pada akhir tahun 2025, diperkirakan masih ada sekitar 2,6 juta guru honorer atau 56 persen dari total guru di Indonesia.

Diketahui, banyak guru honorer yang masih berstatus non-ASN menerima gaji di bawah UMK dan berharap diangkat menjadi PPPK.

“Jangankan guru-guru, kami sebagai anggota dewan, khususnya anggota Komisi X DPR, mempertanyakan hal itu. Karena disisi lain guru yang sudah banyak memberikan pengorbanan yang begitu besar, tapi justru belum tersentuh,” ujar La Tinro.

Evaluasi Penempatan Guru

La Tinro juga meminta Kemdikdasmen untuk mengevaluasi penempatan guru-guru agar tidak hanya di daerah-daerah perkotaan. Menurut dia, penempatan tersebut sepatutnya juga menyasar di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

“Jumlah guru yang ada di Indonesia sebenarnya sudah memenuhi standar, tapi pendistribusian guru-guru ini yang tidak terdistribusi dengan baik. Artinya, di kabupaten/kota yang kelebihan guru, tapi disisi lain ada yang sangat kurang. Itu harusnya mendapat perhatian dari Mendikdasmen,” kata legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu.[]