Banda Aceh – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh secara tegas mendukung pembukaan layanan aduan publik bagi penyintas banjir di Aceh. Langkah ini dinilai mendesak agar berbagai persoalan warga pascabencana dapat ditangani secara transparan, terbuka, dan tepat sasaran.
Sikap ini muncul menyusul masih adanya keluhan masyarakat terkait hunian sementara, distribusi bantuan yang belum merata, hingga pemulihan layanan dasar yang dinilai belum tuntas sepenuhnya.
Wakil Ketua PWNU Aceh, Teungku Iskandar Zulkarnaen, menegaskan perbedaan data maupun lemahnya saluran pengaduan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat terdampak.
“Warga tidak boleh menjadi korban kedua akibat pendataan yang tidak sinkron dan lambannya respons terhadap keluhan di lapangan. Karena itu, pembukaan kanal aduan menjadi penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Iskandar, dilansir NU Online, Ahad, 12 April 2026.
Dia menyebut ukuran keberhasilan pemulihan bukan sekadar angka administratif. “Yang terpenting adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Apakah warga sudah mendapat hunian layak dan kepastian hidup? Itu indikator utamanya,” tegas Iskandar yang juga Dosen Politik Universitas Malikussaleh (Unimal).
Dukungan GP Ansor Aceh
Senada dengan PWNU, Ketua GP Ansor Aceh, Azwar A. Gani, menilai layanan aduan publik harus segera dibuka agar setiap persoalan warga dapat dicatat, diverifikasi, dan segera ditindaklanjuti.
Menurut Azwar, mekanisme aduan yang jelas sangat diperlukan agar suara masyarakat kecil tidak terabaikan atau berhenti di tingkat bawah saja.
“Kami memandang penanganan pascabencana harus dilakukan dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat kecil. Aduan warga harus sampai kepada pihak yang berwenang untuk diselesaikan,” kata Azwar.
Persoalan Data yang Simpang Siur
Desakan ini juga dipicu oleh temuan ketidaksinkronan data pengungsi antara pemerintah pusat dan daerah. Di beberapa wilayah, angka yang dirilis BNPB berbeda jauh dengan data pemerintah kabupaten.
Kondisi ini memperkuat kekhawatiran bahwa proses pemulihan belum sepenuhnya menggambarkan realitas di lapangan. PWNU dan Ansor Aceh berharap pemerintah lebih terbuka dan akurat, sehingga negara benar-benar hadir memberikan solusi nyata bagi warga Aceh yang terdampak bencana.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy