SKPA Ini Juara Paket Pengadaan 2026, Tapi Nihil Tender?

Banda Aceh, Line1News – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh tercatat sebagai SKPA dengan jumlah paket Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terbanyak di lingkungan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2026. Namun, dari hampir 2.000 paket penyedia, tidak ada satu pun yang melalui skema tender.

Penelusuran Line1News melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP pada Minggu, 24 Mei 2026, Dinas Perkim memimpin di antara puluhan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lainnya. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Dinas Pendidikan serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Fenomena menarik terlihat pada metode pemilihan penyedia. Dinas Perkim yang mengelola paket terbanyak justru nihil paket tender, dan mendominasi lewat jalur pengadaan langsung. Pola serupa juga terlihat di Dinas Pendidikan dan DKP, porsi tender sangat minim dibandingkan dengan pengadaan langsung dan e-Purchasing.

Berikut rincian data 3 SKPA dengan paket pengadaan terbanyak pada 2026:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim)

Dinas Perkim mengelola total anggaran Rp461,806 Miliar yang terbagi ke dalam 2.259 paket (1.919 paket penyedia dan 340 paket swakelola).

Paket Penyedia:

* Tender: Nihil (0 paket).

* Pengadaan Langsung: 1.686 paket (didominasi jasa konsultansi dan konstruksi).

* E-Purchasing: 189 paket. Paket terbesar adalah Pembangunan Rumah Layak Huni (Daratan) senilai Rp70,08 Miliar.

* Penunjukan Langsung: 43 paket jasa konsultansi (pagu Rp108,9 Juta hingga Rp313,6 Juta).

* Dikecualikan: 1 paket jasa lainnya (Permohonan Lahan Relokasi Penduduk Akibat Abrasi Gampong Lhok Puuk, Seunuddon, Aceh Utara) senilai Rp500 Juta.

Swakelola: 340 paket dengan total pagu Rp114,095 Miliar.

2. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan mengelola total anggaran terbesar, yakni Rp689,322 Miliar untuk 1.551 paket (1.314 paket penyedia, 196 swakelola, dan 41 penyedia dalam swakelola).

Paket Penyedia:

* Tender: 5 paket konstruksi (pagu Rp630 Juta hingga Rp5 Miliar).

* Pengadaan Langsung: 704 paket (jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, dan jasa lainnya).

* E-Purchasing: 347 paket (pengadaan barang). Paket terbesar di antaranya Pengadaan Perlengkapan Siswa SMA (Rp12,1 Miliar), Perlengkapan Siswa SMK (Rp7,4 Miliar), Buku Muatan Lokal SMA Berdampak Bencana (Rp6,6 Miliar), dan Buku Ajar Pemberantasan Buta Baca Al-Qur’an SMA (Rp6,6 Miliar).

* Dikecualikan: 251 paket.

Swakelola (196 paket) & Penyedia Dalam Swakelola (41 paket): 237 paket (Total pagu Rp362,322 Miliar). Alokasi terbesar untuk Dana BOS SMA & PKLK (Rp200 Miliar), Dana BOS PSMK (Rp81,3 Miliar), serta PPPK Paruh Waktu Tenaga Kependidikan (Rp34,4 Miliar).

3. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

DKP menempati urutan ketiga dengan total anggaran Rp227,639 Miliar yang tersebar di 1.340 paket (1.280 paket penyedia dan 60 paket swakelola).

Paket Penyedia:

* Tender: 22 paket konstruksi. Paket terbesar adalah Pembangunan Tanggul & Pengerukan Kolam Labuh PP Keude Meukek (Rp5,5 Miliar) serta Pengerukan Muara & Alur Pelayaran PPN Idi (Rp4,6 Miliar).

* Pengadaan Langsung: 1.172 paket (pagu puluhan hingga ratusan juta rupiah/paket).

* E-Purchasing: 80 paket. Paket terbesar merupakan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pelabuhan Perikanan Provinsi sebesar Rp1,4 Miliar.

* Seleksi: 3 paket jasa konsultansi/perencanaan (pagu Rp190 Juta hingga Rp300 Juta).

* Penunjukan Langsung: 3 paket jasa konsultansi (pagu Rp270 Juta hingga Rp465 Juta).

Swakelola: 60 paket dengan total pagu Rp9,806 Miliar.

Sebagai informasi tambahan, peringkat keempat dan kelima SKPA dengan paket penyedia terbanyak tahun 2026 ini ditempati oleh Dinas Pendidikan Dayah (453 paket, total pagu Rp91,504 Miliar) dan Dinas Pertanian dan Perkebunan (325 paket, total pagu Rp156,615 Miliar).[]