Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan keheranannya karena masih banyak pejabat negara yang berbohong saat mengisi Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada pejabat negara yang mengisi mobil mewah Fortuner seharga Rp6 juta.
“Pengisian LHKPN kadang lebih banyak amburadulnya, ada [mobil] Fortuner diisi harganya Rp6 juta. Ya, kita nanya ke dia gitu, ‘di mana dapat Fortuner Rp 6 juta?’ Kita ingin beli juga gitu 10 [unit]. Seperti itu kondisi yang ada,” ujar Nawawi Pomolango kepada wartawan, Selasa dikutip Rabu, 11 Desember 2024, dari viva.co.id.
Baca Juga: Ini Daftar Anggota DPR RI Terkaya dan Termiskin Versi LHKPN
Sejatinya, tambah Nawawi, dalam mengisi LHKPN harus jujur dan sesuai fakta. Dia menilai pengisian LHKPN oleh pejabat hanya sekadar melaksanakan kepatuhan sebagai wajib lapor.
“Jadi kepatuhan it’s oke, wajib lapor oke, [tetapi] kejujuran dalam pengisian itu, kita tidak menyebutkan,” ujarnya.
Nawawi pernah meminta tim Direktorat LHKPN mengecek kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga: Tenteng Tas Harga Setengah Miliar, Segini Harta Kekayaan Titiek Soeharto
“Saya pernah meminta Direktorat LHKPN itu khusus untuk coba MA, yang Anda anggap sedikit kontroversial di dalam pengisiannya. Dua Pimpinan MA yang disinyalir memang pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya,” imbuhnya.
Makanya, kata Nawawi, tak jarang KPK menindaklanjuti langsung ke lapangan terkait LHKPN yang berindikasi janggal.
“Jadi jangan kaget bahwa ada beberapa subjek lapor LHKPN itu yang kami datangi, kami lakukan survei. Di dalam media sosial tidak dimunculkan tetapi KPK bekerja untuk itu,” ucapnya.
Baca Juga: Telisik Harta Kekayaan 4 Calon Bupati Pidie, Siapa Paling Tajir?
Dia juga menyinggung ratusan pejabat ditemukan bohong dalam mengisi LHKPN.
“Itu LHKPN sudah kita bisa lihat di situ, begitu berbedanya apa yang dicantumkan di dalam LHKPN dan apa yang kita temukan, itu jungkir balik faktanya. Dan itu ada ratusan, bahkan lebih daripada itu, yang kita temukan bahwa ada ketidakjujuran di dalam pengisian LHKPN,” ujarnya.
Ketika hadir dalam acara peringatan Hakordia di MA, Nawawi mengingatkan para pejabat di lembaga itu untuk menggunakan panduan yang disiapkan Tim LHKPN KPK agar pengisian dilakukan benar dengan semestinya.
“Untuk lembaga Mahkamah Agung, kalau mau mengisi yang benar, KPK menyiapkan ruang khusus, atau bisa dihubungi sewaktu-waktu panduan dalam kaitannya dengan pengisian LHKPN.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy